Persaingan Ideologis, Kehidupan Politik dan Penyimpangan pada Masa Demokrasi Terpimpin

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pada tanggal 10 Juli 1959 dibentuk Kabinet Kerja (Kabinet Kerja I). Kabinet Kerja I dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1959.

Presiden Sukarno sebagai perdana menteri dan Ir. Juanda, mantan perdana menteri Kabinet Karya ditunjuk sebagai menteri pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidentil pertama setelah Dekrit Presiden.

Program kerja Kabinet Kerja I disebut Triprogram, meliputi:

a. memperbaiki sandang pangan rakyat

b. menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara.

c. melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik (Irian Barat).

Program-program tersebut berpedoman kepada pidato Presiden Sukarno pada HUT kemerdekaan RI ke-14 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.

Pidato tersebut dikenal dengan Nama “Manifesto Politik Republik Indonesia” (MANIPOL) yang orang awam menyebutnya Manipol USDEK.

Atas usul DPAS, Manipol ditetapkan sebagai GBHN dengan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 dan pada tanggal 19 November 1960 dalam sidang MPRS di Bandung dikukuhkan dengan ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960.

Menurut Presiden Sukarno intisari dari Manipol ada lima yaitu:

a. UUD 1945 (U)

b. Sosialisme Indonesia (S)

c. Demokrasi Terpimpin (D)

d. Ekonomi Terpimpin (E)

e. Kepribadian Indonesia (K)

Gambar: Ilustrasi Persaingan

Presiden merencanakan pembubaran partai-partai politik yang dianggap tidak mau mengikuti sistem Demokrasi Terpimpin, tetapi rencana itu ditentang oleh PNI dan PKI.

Hanya partai Masyumi dan PSI yang dibubarkan berdasarkan Penpres No.7 tahun 1959, karena dituduh terlibat pemberontakan PRRI/Permesta.

Penpres No.7 tahun 1959 mengatur tentang dapat tidaknya suatu parpol diakui eksistensinya dalam negara RI. Sementara itu DPR-GR dan MPRS serta Front Nasional adalah golongan yang mendukung kebijaksanaan presiden.

Akibatnya konsep Demokrasi Terpimpin berubah menjadi demokrasi yang berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin saja.

Dengan keadaan yang seperti ini PKI berusaha menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini pengaruh PKI di dalam pemerintahan sangat dominan. PKI sangat agresif dalam melakukan usahanya, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang terbuka.

PKI selalu berusaha mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi PKI. Karena tujuan PKI adalah jelas, yaitu akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis.

Hal ini dapat diketahui dengan jelas, yaitu dengan dinyatakannya Manipol sebagai satu-satunya doktrin Revolusi Indonsia dan ucapan D.N. Aidit pada tanggal 16 Agustus 1964 bahwa Pancasila hanya sebagai alat pemersatu, dan kalau rakyat sudah bersatu Pancasila tidak diperlukan lagi.

Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi orang-orang dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjiwa Pancasila.

Untuk mengimbangi hal tersebut, sekelompok wartawan membentuk Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang bertujuan mempertahankan Pancasila.

Nama badan ini dikaitkan dengan nama Presiden Soekarno dengan harapan agar Presiden Soekarno tertarik dan ikut membela Pancasila sehingga presiden dapat segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI.

Namun, kenyataannya lain. Presiden berhasil dipengaruhi PKI, bahkan BPS dilarang dan dibubarkan presiden.