Pengertian dan Penyimpangan Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 politik luar negeri yang dianut adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif, bebas berarti tidak memihak salah satu blok baik blok barat maupun blok timur atau bersifat netral. Sedangkan aktif berarti ikut secara aktif mewujudkan perdamaian dunia.

Penyimpangan Terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Pada masa Demokrasi Terpimpin, terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yaitu sebagai berikut.

a. Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua.

1) Nefo (New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru penentang imperialisme dan kapitalisme.

2) Oldefo (Old Established Forces), yaitu negara-negara Barat yang menganut imperialisme dan kapitalisme.

b. Membentuk poros Jakarta-Peking.

Maksud poros ini adalah Indonesia menjalin persahatan yang erat dengan RRC, padahal pada waktu itu RRC merupakan blok komunis.

c. Indonesia melaksanakan Politik Mercusuar

Politik mercusuar adalah politik yang mengagungkan kemegahan Indonesia di mata dunia luar, seperti:

1) pembangunan Stadion Senayan Jakarta.

2) penyelenggaraan pesta olahraga negara-negara Nefo di Jakarta yang disebut Ganefo.

Gambar: Penyimpangan Politik Luar Negeri Indonesia

d. Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa

Penyebab utama Indonesia keluar dari PBB adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap PBB.

Dengan masuknya Malaysia menjadi anggota DK tidak tetap PBB, maka Presiden Sukarno berpidato di depan Sidang Umum PBB dengan judul “Membangun Dunia Kembali”.

Karena PBB tetap menerima Malaysia menjadi anggota DK, maka pada tanggal 7 Januari 1965 dengan terpaksa Presiden Sukarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB.

Secara resmi keluarnya Indonesia dari PBB dinyatakan oleh Menlu Subandrio. Akibat keluarnya Indonesia dari PBB adalah Indonesia semakin terkucil dari pergaulan internasional.

e. Konfrontasi dengan Malaysia

Presiden Sukarno menganggap bahwa Federasi Malaysia adalah proyek Neo Kolonialisme Imperialisme (Nekolim) Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia.

Oleh karena itu Indonesia harus mencegah berdirinya Malaysia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Presiden Sukarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta.

Setelah dikeluarkannya Dwikora, dibentuklah suatu komando penyerangan yang diberi nama Komando Mandala Siaga (Kolaga) di bawah pimpinan Marsekal Madya Oemar Dhani.

Isi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) adalah sebagai berikut;

1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.

2) Bantulah perjuangan rakyat di Malaysia, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia.